Kamis, 21 Februari 2013

BELANJA DAERAH, PROYEKSI DAN KLASIFIKASINYA

BELANJA DAERAH, PROYEKSI DAN KLASIFIKASINYA


1.1 LATAR BELAKANG
Belanja Daerah dilaksanakan secara efektif, efisien, dan diarahkan sesuai target kinerja yang akan dicapai dari program/kegiatan dengan mengutamakan produksi dalam negeri sesuai dengan kemampuan dan potensi daerah. Belanja daerah diarahkan untuk mendukung Belanja Aparatur dan Belanja publik yang proporsional. Memperhatikan Permendagri 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007, pasal 36 bahwa belanja menurut kelompok belanja terdiri atas belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Kelompok belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.
Merasionalkan belanja sangat penting agar belanja yang dikeluarkan dapat efektif dan efisien. Oleh karena itu formulasi kebijakan umum anggaran belanja daerah diarahkan pada program prioritas, yaitu pendidikan, kesehatan dan pemberdayaan ekonorni masyarakat yang didukung dengan pembangunan infrastruktur wilayah untuk mendorong pertumbuhan sektor-sektor lainnya

1.2 PENGERTIAN BELANJA DAERAH
Selain melaksanakan hak-haknya, daerah juga memiliki kewajiban-kewajiban yang haruS dipenuhinya kepada publik. Kewajiban-kewajiban tersebut adalah sebagai pelayanan kebutuhan dan kepentingan publik. Kewajiban-kewajiban tersebut dapat berupa pembangunan berbagai fasilitas publik dan peningkatan kualitas pelayanan terhadap publik. Belanja di sektor publik terkait dengan penganggaran, yaitu menunjukkan jumlah uang yang telah dikeluarkan selama satu tahun anggaran. Menurut UU No.32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah, belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
Sedangkan menurut Abdul Halim (2002:73) mengemukakan bahwa :
Belanja daerah merupakan penurunan dalam manfaat ekonomi selama periode akuntansi dalam bentuk arus kas keluar atau deplesi asset, atau terjadinya utang yang mengakibatkan berkurangnya ekuitas dana, selain yang berkaitan dengan distribusi kepada peserta ekuitas dana.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah terdiri dari tiga komponen utama, yaitu unsur penerimaan, belanja rutin dan belanja pembangunan. Ketiga komponen itu meskipun disusun hampir secara bersamaan, akan tetapi proses penyusunannya berada di lembaga yang berbeda. Proses penyusunan APBD secara keseluruhan berasa di tangan Sekretaris Daerah yang bertanggung jawab mengkoordinasikan seluruh kegiatan penyusunan APBD. Sedangkan proses penyusunan belanja rutin disusun oleh Bagian Keuangan Pemda, proses penyususnan penerimaan dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah dan proses penyusunan belanja pembangunan disusun oleh Bappeda (Bagian Penyusunan program dan bagian keuangan). (Dedi Haryadi, 2001). Dan menurut Permendagri No.59 tahun 2007 tentang Perubahan Atas Permendagri No.13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah diungkapkan pengertian belanja daerah, yaitu “belanja daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagaian pengurang nilai kekayaan bersih” Dari pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa belanja daerah adalah semua pengeluaran pemerintah daerah pada suato periode anggaran yang berupa arus kas aktiva keluar, deplesi aktiva atau timbulnya utang yang bukan disebabkan oleh pembagian kepada milik ekuitas dana (rakyat).

STRUKTUR APBD

1.3 KLASIFIKASI BELANJA DAERAH
Belanja Daerah diklasifikasikan menjadi seperti di bawah ini :
1. Belanja Rutin
Dengan telah diberikannya wewenang untuk mengelola keuangan daerah, maka Belanja Rutin diprioritaskan pada optimalisasi fungsi dan tugas rutin perangkat daerah, termasuk perangkat Kanwil/Kandep yang telah dan akan dilimpahkan kepada Pemerintah Daerah. Selain itu, perlu diupayakan penghematan untuk Belanja Rutin non Pegawai dengan cara memprioritaskan pembiayaan terhadap belanja yang benar-benar urgen disertai dengan peningkatan disiplin anggaran. (Abdul Halim, 2002)
2. Belanja Pembangunan
Belanja Pembangunan disusun atas dasar kebutuhan nyata masyarakat sesuai dengan tuntutan dan dinamika yang berkembang untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Dalam pembangunan daerah, masyarakat perlu dilibatkan dalam proses perencanaannya, sehingga kebutuhan mereka dapat dijabarkan dalam kebijakan-kebijakan yang akan ditetapkan berdasarkan prioritas dan kemampuan daerah. (Abdul Halim, 2002)
Selain itu menurut Pambudi (2007) belanja juga dapat dikategorikan menurut karateristiknya menjadi dua bagian, yaitu : (1) Belanja selain modal Belanja administrasi umum; Belanja operasi, pemeliharaan sarana dan prasarana publik;

Belanja transfer; Belanja tak terduga). (2) Belanja modal. Secara umum belanja
dalam APBD dikelompokan menjadi lima kelompok, yaitu :
a. Belanja Adminstrasi Umum
Belanja ini merupakan semua pengeluaran Pemerintah Daerah yang tidaK berhubungan secara langsung dengan aktivitas atau pelayanan publik. Kelompok belanja administrasi umum terdiri atas empat jenis, yaitu :
  1. Belanja pegawai merupakan pengeluaran Pemerintah Daerah untuk orang/personal yang tidak berhubungan secara langsung dengan aktivitas atau dengan kata lain merupakan biaya tetap pegawai.
  2. Belanja barang merupakan pengeluaran pemerintah daerah untuk penyediaan barang dan jasa yang tidak berhubungan langsung dengan pelayanan publik.
  3. Belanja perjalanan dinas merupakan pengeluaran pemerintah untuk biaya perjalanan pegawai dan dewan yang ridak berhubungan secara langsung dengan pelayanan publik.
  4. Belanja pemeliharaan merupakan pengeluaran Pemerintah Daerah untuk pemeliharaan barang daerah yang tidak berhubungan secara langsung dengan pelayanan publik.

b. Belanja Operasi,
Pemeliharaan sarana dan prasarana publik merupakan semua pengeluaran Pemerintah Daerah yang berhubungan dengan aktivitas atau pelayanan publik. Kelompok belanja ini meliputi :
  1. Belanja Pegawai (kelompok Belanja Operasi dan Pemeliharaan saran dan prasarana Publik) merupakan pengeluaran Pemerintah Daerah untuk orang/personal yang berhubungan langsung dengan suatu aktivitas atau dengan kata lain merupakan belanja pegawai yang bersifat variabel.
  2. Belanja Barang (Kelompok Belanja Operasi dan Pemeliharaan sarana dan prasarana Publik) merupakan pengeluaran Pemerintah Daerah untuk biaya penyediaan barang dan jasa yang berhubungan langsung dengan pelayanan publik.
  3. Belanja Perjalanan (Kelompok Belanja Operasi dan Pemeliharaan sarana dan prasarana Publik) merupakan pengeluaran Pemerintah Daerah untuk biaya perjalanan pegawai yang berhubungan langsung dengan pelayanan publik.
  4. Belanja pemeliharaan (Kelompok Belanja Operasi dan Pemeliharaan sarana dan prasarana Publik) merupakan pengeluaran Pemerintah Daerah untuk pemeliharaan barang daerah yang berhubungan langsung dengan pelayanan publik.

c. Belanja Modal
Merupakan pengeluaran Pemerintah Daerah yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya operasi dan pemeliharaan. Belanja modal dibagi menjadi:
1. Belanja publik, yaitu belanja yang manfaatnya dapat dinikmati secara langsung oleh masyarakat umum
2. Belanja aparatur, yaitu belanja yang manfaatnya tidak secara langsung dinikmati oleh masyarakat, tetapi
   dirasakan langsung oleh aparatur.

d. Belanja Transfer
Merupakan pengalihan uang dari pemerintah daerah kepada pihak ketiga tanpa adanya harapan untuk mendapatkan pengembalian imbalan maupun keuntungan dari pengalihan keuangan tersebut. Kelompok belanja ini terdiri atas pembayaran:
a. Angsuran pinjaman
b. Dana bantuan
c. Dana cadangan
d. Belanja tak tersangka adalah pengeluaran yang dilakukan oleh Pemerintah.

Daerah untuk membiayai kegiatan-kegiatan tak terduga dan kejadian-kejadian luar biasa. Menurut Nurlan (2008) menyatakan bahwa belanja tidak terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.

1.4 PROYEKSI BELANJA DAERAH
Proyeksi keuangan dan belanja daerah merupakan kelengkapan dokumen perencanaan daerah untuk melakukan analisis keuangan daerah. Proyeksi ini akan digunakan sebagai dasar penentuan kebijakan keuangan daerah yang tidak terlepas dari kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah yang dilakukan dengan menekankan pada prinsip money follow function sebagai konsekuensi hubungan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Terbitnya Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagai pengganti Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 memberikan warna baru landasan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pengelolaan keuangan daerah berdasarkan pada Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tersebut bertumpu pada upaya peningkatan efisiensi, efektifitas, akuntabilitas, dan transparansi pengelolaan keuangan publik baik dari sisi pendapatan maupun belanja.

KONSEP DASAR
Inti perubahan yang ingin dilakukan dalam arah kebijakan keuangan daerah antara lain mempertajam esensi pengelolaan keuangan daerah dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah yang menyangkut penjabaran terhadap hak dan kewajiban daerah dalam mengelola keuangan publik, meliputi mekanisme penyusunan, pelaksanaan dan penatausahaan, pengendalian dan pengawasan, serta pertanggungjawaban keuangan daerah. Dalam pengelolaan keuangan daerah dilandaskan Pada peraturan perunda- undangan yang berlaku yaitu:
  1. Peraturan Pemerintah Nomor 105 tahun 2001 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 
  2. Peraturan Pemerintahomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan; dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan
  3. Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
  4. Dalam rangka mendukung terwujudnya good governance, pengelolaan keuangan daerah Daerah dilakukan secara profesional, terbuka, dan bertanggungjawab sesuai dengan perudang-undangan yang berlaku.
Aturan pokok yang ditetapkan dalam Undang-undang Dasar tersebut dijabarkan ke dalam asas-asas umum pengelolaan keuangan daerah yang meliputi:
1. Asas tahunan;
2. Asas universalitas;
3. Asas kesatuan;
4. Asas spesialitas;
5. Akuntabilitas berorientasi pada hasil;
6. Profesionalitas;
7. Proporsionalitas;
8. Keterbukaan dalam pengelolaan keuangan dan
9. Pemeriksaan keuangan yang bebas dan mandiri.

Pengelolaan Pendapatan Daerah Pendapatan daerah dalam struktur APBD merupakan elemen penting bagi kemampuan pemerintah daerah dalam melakukan kontrol terhadap alokasi sumber daya. Pengembangan KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun KUA disusun berdasarkan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) dan pedoman SE Mendagri. Rancangan KUA awal berisi:
1. target pencapaian kinerja,
2. proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan yang disertai
    asumsi yang mendasari. sistem pendapatan daerah dibutuhkan untuk menjamin stabilitas pendapatan
   daerah supaya pemerintah lokal mampu mengembangkan administrasi dan keuangan layanan publik yang
   lebih independen dan autonomous.

Pengelolaan pendapatan daerah hendaknya menekankan Pada keserasian antara kebutuhan pengeluaran dan pendapatan. Prinsip bahwa nilai tambah pendapatan daerah akan digunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat merupakan upaya mobilitas sumber daya lokal melalui peningkatan pendapatan daerah tidak akan menimbulkan gangguan terhadap alokasi sumber daya.

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar